Dalam upaya penanganan kumuh, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus melakukan upaya-upaya penanganan permukiman kumuh melaui peningkatan kualitas infrastruktur dan kegiatan-kegiatan pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh baru. Kumuh adalah masalah kita bersama dan tentunya harus ditangani secara bersama pula, sebab itu dalam implementasinya tentu tidak hanya ditangani oleh 1 sumber pendanaan saja, namun perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak baik Pusat, Provinsi dan Daerah melalui sumber pendanaan APBN, DAK, DAU, APBD I, APBD II, CSR, dll.
Pak Man… dengan Tekad 2019 Kupang 0 Ha Kawasan Kumuh, tidak hanya menggerakkan Kepala Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengintegrasikan berbagai kegiatan penanganan kumuh melalui Kebijakan Strategis Pemerintah, namun beliau juga selalu menjadi narasumber dalam setiap forum KOTAKU dan forum lainnya dalam rangka penanganan kumuh baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat/Provinsi, Pokja PKP, KBIK, maupun pelatihan masyarakat dalam mensinergilan program Sertifikasi Tukang dengan Balai Jasa Kontruksi Wil-IV,Tidak hanya sampai disitu…, Pak Man selaku Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur terus mengawal sampai pada tahap pengusulan kegiatan peningkatan kualitas infrastruktur melalui berbagai jalur, baik RPIJM, Aspiratif, Direktif, dll. Beliau pun telah menjembatani pengusulan proposal kegiatan penanganan kumuh dan penataan permukiman dari Pemerintah Kota/Kabupaten dan Kelurahan bersama BKM Lokasi Kumuh KOTAKU baik ke Kementerian PUPR, antar Direktorat dan ke DPR RI, dengan prioritas penanganan pada lokasi delineasi sesuai SK Kumuh dan lokasi-lokasi rawan kumuh sesuai hasil delineasi kumuh untuk 7 indikator kumuh yang masih belum dapat dituntaskan numerik kumuhnya melalui BPM KOTAKU
Beliau juga menyatukan berbagai Program Pemberdayaan di Lingkup BPPW NTT baik KOTAKU, PISEW, PAMSIMAS, SANIMAS diawali dengan kegiatan sosialisasi dan koordinasi awal terkait kegiatan Balai dan Penandatanganan Kontrak Kerja Periode Maret-Desember 2019 di Hotel NEO Kupang. Dan pada saat kunjungan kerja ke setiap Kabupaten/Kota, Beliau selalu menyempatkan waktu untuk dapat berkoordinasi dengan Tim Pendamping KOTAKU untuk memotivasi semangat kerja dan juang personil KOTAKU,Sebagai Penggerak Penanganan Kumuh, Kepala Balai PPW NTT yang akrab disapa Pak Man..selalu berupaya untuk dapat mengharmonisasikan berbagai Dinas/Sekoral untuk dapat ber-Kolaborasi dalam upaya penuntasan target penanganan kumuh ditahun 2019 dan selalu melibatkan Tim KOTAKU, baik kegiatan skala lingkungan maupun kawasan,.. dan dalam kesibukan sebagai Kepala Balai, tak pernah mengesampingkan kegiatan KOTAKU baik di tk Provinsi/Kota
Pak Man… dengan Tekad 2019 Kupang 0 Ha Kawasan Kumuh, tidak hanya menggerakkan Kepala Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengintegrasikan berbagai kegiatan penanganan kumuh melalui Kebijakan Strategis Pemerintah, namun beliau juga selalu menjadi narasumber dalam setiap forum KOTAKU dan forum lainnya dalam rangka penanganan kumuh baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat/Provinsi, Pokja PKP, KBIK, maupun pelatihan masyarakat dalam mensinergilan program Sertifikasi Tukang dengan Balai Jasa Kontruksi Wil-IV,Tidak hanya rencana, namun “Aksi Nyata” penanganan kumuh telah Pak Man wujudkan…. baik melalui kegiatan rapat konsolidasi (indoor) maupun outdoors dengan melakukan roadshow ke berbagai Kabupaten/Kota untuk audiens dengan Kepala Daerah, Dinas/Sektoral sebagai upaya pendekatan persuasif untuk publikasi Program KOTAKU dan konsep kegiatan penanganan kumuh baik skala lingkungan maupun skala kawasan menjadi prioritas dalam RKPD/Renja OPD, RKA OPDdan lainnya baik untuk dana APBN, DAK, APBD, DAU, CSR, dll,Tidak hanya sampai disitu,
Pak Man selaku Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT terus mengawal sampai pada tahap pengusulan kegiatan peningkatan kualitas infrastruktur melalui berbagai jalur, baik RPIJM, Aspiratif, Direktif, dll. Beliau pun telah menjembatani pengusulan proposal kegiatan penanganan kumuh dan penataan permukiman dari Pemerintah Kota/Kabupaten dan Kelurahan bersama BKM Lokasi Kumuh KOTAKU baik ke Kementerian PUPR, antar Direktorat dan ke DPR RI, dengan prioritas penanganan pada lokasi delineasi sesuai SK Kumuh dan lokasi-lokasi rawan kumuh sesuai hasil delineasi kumuh untuk 7 indikator kumuh yang masih belum dapat dituntaskan numerik kumuhnya melalui BPM KOTAKU.
Selaku Kepala Balai PPW NTT..
pak Man juga terus memotivasi Tim KOTAKU dan Pemkot Kupang untuk tetap berjuang dan beriktiar mengusulkan kegiatan skala Kawasan NSUP dan beliau dengan berbagai upaya terus berkoordinasi ke direktorat PKP dan Walikota sehingga akhirnya sudah dilakukan Expose tahap 1 dan 2 dan saat ini menunggu hasil verifikasi lapangan dari Tim PKP
pak Man juga terus memotivasi Tim KOTAKU dan Pemkot Kupang untuk tetap berjuang dan beriktiar mengusulkan kegiatan skala Kawasan NSUP dan beliau dengan berbagai upaya terus berkoordinasi ke direktorat PKP dan Walikota sehingga akhirnya sudah dilakukan Expose tahap 1 dan 2 dan saat ini menunggu hasil verifikasi lapangan dari Tim PKP
“Berjuang hingga titik darah penghabisan”…. itulah motivasi dan Ikhtiar dari Pak Man bersama Pemkot Kupang, Pokja PKP dan Tim OSP 5 NTT serta Tim Korkot 1 dalam mengupayakan kegiatan penanganan kumuh skala Kawasan NSUP terjawab di Kawasan Oesapa, yang akan menjadi pusat Kolaborasi penanganan kumuh skala kawasan dari berbagai Dinas/Sektoral….